PrepCom Surabaya For Habitat III PBB Berpihak Kepada Layanan Publik

Oleh Malika Maiharani

malika2

Setelah mendapatkan penghargaan Nirwasita Tantra Award 2016 untuk tingkat kota dan Adipura Paripurna untuk kategori kota metropolitan, Surabaya sebagai tuan rumah The Third Session Of The Preparatory Committe For Habitat III (Prepcom 3) kemarin pagi  pada 25 Juli 2016 telah resmi dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

Suasana Prepcom Habitat III hari pertama — di GRAND CITY Convention & Exhibition. (KY/Yasmina)

Acara yang  memiliki agenda di beberapa lokasi di Surabaya tersebut  akan berlangsung hingga 27 Juli 2016. Dihadiri oleh  sekitar 3500 partisipan yang terdiri dari 1886 orang delegasi PBB,  116 delegasi asing , lembaga swadaya masyarakat, para pemuda yang diwakili dalam urban Youth Meeting , pemerintah daerah Indonesia, serta delegasi dari universitas local dan luar ikut berpartisipasi  dalam membahas urban-living, yaitu perencanaan kota yang ideal, inclusive dan berkelanjutan.

Diungkapkan oleh  Sekretaris Jenderal Habitat III, Joan Clos, Prepcom Habitat 3 pada kali ini berbeda dari pendahulunya, yang menitik beratkan iklim sebagai permasalahan utama. Pada kali ini imigrasi akan menjadi salah satu topik utama dalam habitat III. Sebab hal tersebut  dirasa memiliki dampak yang cukup signifikan jika tidak diberi perencaanan sebelumnya seperti pada perubahan iklim, kesejahteraan, ketidakadilan,kekumuhan serta segregasi .

Dalam beberapa sesi  yang memperlihatkan sedikit  program-program Habitat 3. Brendan Barrett dalam sesi UN Global Compact – Cities Programme, mengatakan  bahwa permasalahan yang hingga pada saat ini tetap menjadi topik hangat dalam membangun kota ideal, di mana urbanisasi banyak terjadi  terutama kota-kota di Negara berkembang seperti India, Tiongkok dan Indonesia.

Sekretaris Jenderal Habitat III, Joan Clos bersama Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir. (KY/Yasmina)

Permasalahan yang dihadapi negara-negara berkembang tersebut berkutat pada aspek-aspek dasar, yaitu permasalahan dalam public-service. Tentu saja perwujudan public service yang baik tersebut tidak terlepas dari hadirnya good government yang terbebas dari korupsi. Korupsi yang merupakan hasil dari kegagalan masyarakat yang beradab akan menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih cenderung anti sosial, yaitu hanya mementingkan kepentingan kalangannya, dan mengambil keuntungan dalam jangka pendek. Tidak memperhatikan dampaknya terhadap  masyarakat luas dalam jangka panjang.

Eduardo Marino, Director of research and capacity building UN Habitat (KY/Yasmina)

Hal serupa diungkapkan oleh Eduardo Marino, Director of research and capacity building UN Habitat bahwa kemakmuran masyarakat yang diukur melalui prosentase di setiap kotanya akan bergantung terhadap seberapa baik public service yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya.  Public service tersebut mencakup prasarana yang akan menghadirkan  kota sebagai  hunian yang nyaman setidaknya harus memiliki beberapa aspek seperti  kemudahan dalam  mengakses tempat tinggal, transportasi umum serta kesehatan publik dengan kualitas yang baik, mudah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.brand ky

You may also like...