Referendum Konstitusi Kontroversial Untuk Rakyat Thailand

Koranyogya.com—Warga Thailand, Minggu 7 Agustus 2016, datang ke tempat pemungutan suara untuk memberikan suara dalam referendum untuk menentukan apakah konstitusi baru diperlukan. Konstitusi ini sendiri menimbulkan kontroversi lantaran dalam salah satu pasalnya menyebutkan junta militer beroleh kekuasaan di panggung politik.

Rakyat memilih ‘ya’ atau ‘tidak’ (AFP)

Minggu 7 Agustus ini warga Thailand, diharapkan sekurang-kurangnya 80% dari 50 juta rakyat, datang memberikan suara setuju atau tidak untuk pemberlakuan konstitusi baru Thailand, yang di dalam konstitusi itu memungkinkan junta militer menguasai panggung politik, bahkan setelah pemilu pun militer akan berperan penting.

Referendum ini sangat penting buat negeri Gajah Putih itu. Karena di dalamnya nasih pemilu tahun depan ditentukan. Menurut sigi, warga Thailand benar-benar terpecah, jika mereka memilih ‘ya’, maka militer akan leluasa mengatur pemerintah.

Ini masa depan Thailand. Ini demokrasi, datangi tempat pemunguta suara!” seru jenderal Prayut Chan-O-Cha pemegang kendali junta militer, sambil memasukkan kertas suara ke kotak Minggu pagi tadi (07/08).

Pemegang kendali kudeta 2014 dari pemerintahan yang sah, militer menutup semua saluran demokrasi dengan melarang acara perdebatan yang bakal sanksi kurungan penjara. Tidak adanya debat di antara masyarakat, memudahkan militer menyebarkan pamflet, melalui komisi pemilu, yang menjanjikan kebahagiaan di masa depan dengan foto anak-anak yang sedang tersenyum.

Dalam pamflet itu sendiri tidak dituliskan bahwa Senat tidak dipilih, tetapi ditunjuk. Bahkan setelah pemilu, parlemen akan berada di bawah lemabaga yang lebih tinggi dan di lembaga ini akan terdapat sejumlah jenderal untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

Ingin kembali normal dan damai

Saya ingin situasi kembali seperti dulu, normal dan tahun 2017 ada pemilu,”ungkap Potchana Surapitic, 53 tahun, kepada  AFP di tempat pemgungutan suara di Bangkok. Sedangkan partisan ‘tidak’ sudah mencap konstitusi baru adalah konstitusi pencuri hakasasi.

Pelaku kudeta 2014 sudah merobek-robek Konstitusi dan mencuri hakasasi kami dengan cara mengontrol pemerintahan,” serang  Ohm Kontaogan, yang tidak setuju pada konstitusi bikinan militer itu. Jika saja referendum berlangsung transparan, maka penolakan terhadap konstitusi adalah bukti kekecewaan rakyat terhadap junta militer, kutip analis Paul Chambers yang ahli militer Thailand.

Misalnya referendum menolak konstitusi baru, maka militer tidak akan siap untuk melepaskan kekuasaan. Pendek kata sebelum militer berhasil mengunci oposisi, diwakili oleh Thaksin Shinawatra dan adik perempuannya, Yingluck, yang pemerintahannya pada 2014 disapu bersih oleh militer.

Kerajaan khawatir

Agak uniknya, setiap kali militer melakukan kudeta, lalu diselenggarakan pemilu dan keluarga Shinawatra terpilih lagi secara sah. Tetapi, militer menyapunya lagi. Pada situasi seperti ini Kerajaan lumayan khawatir akan masa depan posisi kerajaan di Thailand. Mengingat Raja Bhumibol, 88 tahun, sedang gering berat dan tidak pernah muncul selama beberapa bulan.

Di negeri yang siklus perlawanan terhadap kekerasan menjadi fenomena khas, terutama yang dilakukan gerakan Baju Merah yang mendukung Thaksin dan Yingluck Shinawatra, sangat populer di utara dan timur laut Thailand, tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Mereka sedang berdiam menanti. Nasib akan ditentukan pada pukul 21.00 waktu setempat malam ini, saat penghitungan kertas suara referendum selesai.

You may also like...