Sorbonne Bertekad Basmi Pelecehan Seksual Di Kampus

 KORANYOGYA.com—Universitas Sorbonne Paris Cité menurunkan peraturan keras untuk  ‘membasmi’ pelecehan seksual oleh dosen kepada mahasiswa. Produk ini akan didikuti dengan pendampingan psikologis dan perlindungan yuridis korban.

Lebih dari 70% korban pelecehan seksual memilih bungkam (Photo: Université Paris Diderot)© Marie-Lan Nguyen – Eigenes Werk

 “Semua rumor tidaklah benar, tetapi pelecehan seksual adalah rumor yang benar,” ujar Jean-Yves Mérindol, presiden Université Sorbonne Paris Cité (USPC), saat meluncurkan produk peraturan anti pelecehan seksual. Sebelumnya pelecehan seperti itu hanya jadi gunjingan di lorong-lorong universitas: mahasiswa dan khususnya mahasiswa doktoral kerap menjadi korban pembimbingnya atau sejenisnya. Bertekad untuk menghancurkan ketertutupan para korban pelecehan, USPC membentuk komunitas terdiri dari 13 anggota, Senin 15 Februari kemarin, diluncurkan renana besar menyikat pelecehan yang kian marak itu.

Akses bantuan bagi mahasiswa korban

USPC memberi fasilitas dan kemungkinkan mendampangi mahasiswa korban pelecehan melalui Institut kesehatan genesik (ISG). Didirikan sekitar 2 tahun silam, lembaga ini adalah pusat penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan pada taraf internasional. Anggotanya adalah para sukarelawan independen dan profesional (dokter, perawat, psikolog, pendamping layanan sosial dan hukum), bertugas untuk membantu para korban dari penyembuhan trauma hingga penyelesaian secara hukum. Para korban tidak ditarik bayaran, karena ISG didanai oleh USPC.

70% perempuan mengalami agresi sesksual

Bagi Frédérique Martz, pendiri ISG, asosiasinya yang menghubungkan antara lingkungan medikal dengan universitas memiliki kepentingan yang tidak bisa ditolak.”Semua pintu harus dibuka. Maksudnya, berikan fasilitas yang sangat mungkin kepada mahasiswi agar mau datang menceritakan kasusnya. Di sinilah tugas utama kami. Pelecehan adalah kisah yang ujungnya menyakitkan. Lebih dari 70% mengalami kisah panjang dari agresi seksual sejenis itu. Misalnya hubungan sumbang, perkosaan, dan kekerasan terhadap anak.”

Perangkat hukum di Prancis sangat lengkap. Kelemahannya justru di aspek psikologis. Dari situlah kami akan menjawabnya. Semua pengakuan korban harus dijadikan rahasia ketat. Dijadikan anonim,” lanjutnya.

Lembaga ini juga memiliki kekuasaan untuk membimbing mahasiswi korban melalui jalur disipliner atau jalur hukum. Jalur disipliner berupa memecat atau mengusir pelaku dari universitas. Jalur hukum adalah menyeret pelaku ke pengadilan. Lembaga ini sudah mengirimkan email kepada seluruh mahasiswa peluang untuk didampingi dan dilindungi.

Para mahasiswi S3 lebih memilih bungkam

Asosiasi  C.L.A.S.H.ES (Kolektif perang anti-sexisme melawan pelecahan seksual di Perguruan Tinggi) dilibatkan dalam penanganan maraknya pelecehan seksual di perguruan tinggi. ” Bantuan medis dan psikologis memang penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana membuat mahisiswa korban untuk merasa terlindungi membicarakan kasusnya. Fakta yang dihadapi adalah mahasiswa bungkam diri. Mereka diancam oleh dosen atau pembimbing tesis atau disertasi. Karena itu sudah mendapatkan angka resmi.”

Meski demikian akan dilakukan penelitian mendalam sehingga angka pelecehan itu benar-benar angka nyata dan akan diterbitkan oleh sebuah lembaga khusus lainnya. (KY-34)

You may also like...